Priyo Santoso Mengingatkan Agar Pemkab Kulon Progo Menyusun ABPD Bersentrum Upaya Menekan Angka Kemiskinan

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mestinya menjadi sentrum seluruh penganggaran dalam APBD. (foto/ist)

Kulon Progo, Bogowonto News – Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mestinya menjadi sentrum seluruh penganggaran dalam APBD.

Maka, sebelum menyusun APBD mestinya semua dinas dan Bappeda Kulon Progo melakukan road map per sektor untuk menentukan penganggaran berbasis prioritas.

“Bukan penyusunan anggaran sesuai dengan kepentingan per bidang apalagi penganggaran bermuatan kepentingan sempit seperti nuansa pemerataan proyek pada rekanan mitra kerja atau sejenisnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, penyusunan anggaran model itu sudah saatnya dihentikan agar APBD Kulon Progo ke depan punya implikasi konkrit terhadap upaya menekan angka kemiskinan yang kini masih tinggi.

Angka kemiskinan Kulon Progo tahun 2023 memang turun 0,75 persen. Tetapi kemiskinan di Kulon Progo masing tertinggi di DIY.

“Angka kemiskinan kita menurut data BPS 15,64 persen per Maret 2023, lalu. Prediksi saya kemiskinan akan kembali merosot dengan trend tingginya harga bahan kebutuhan pangan dan mahalnya biaya transportasi serta pendidikan, “ ujar Priyo Santoso, Anggota DPRD Kulon Progo Fraksi PAN, Sabtu (2/3/2024).

BACA JUGA  Sebanyak 7 Caleg DPRD Kulon Progo Dapil V Galur - Lendah Berpotensi Melenggang ke Gedung Dewan

Penurunan angka kemiskinan tersebut, menurut Priyo Santoso berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional terbaru tahun 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo.

“Kan belum dilakukan survei lagi hingga awal tahun 2024 ini, dengan menyertakan sejumlah komponen dampak dari kenaikan harga pangan, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan biaya hidup lainnya,” katanya.

Merujuk data BPS memang ada tren positif terhadap angka kemiskinan berdasarkan hasil survei yang dilakukan jika dibandingkan angka kemiskinan di Maret 2022 yang berada di angka 16,39 persen.

“Itu artinya tahun kemarin menurun 0.75 persen angka kemiskinan kita. Maka pertanyaannya, penurunan sebesar itu karena faktor apa ?” selororhnya.

Menurut Priyo Santoso, jika faktor menurunnya angka kemiskinan tersebut sebagai dampak banyaknya bantuan pangan dari berbagai program pemerintah pusat maka APBD Kulon Progo belum berperan dalam upaya penekan kemiskinan.

BACA JUGA  Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Sudah Dimulai Hari Ini Selasa (27/2/2024), Berikut Tahapan Rincinya

“Artinya belum mampu menjadi daya dorong, apalagi daya dukung, terhadap upaya menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan tinggi karena pengahsilan per kapita rendah, perekonomian tidak berkembang, “ujarnya.

Perekonomian tidak berkembang, atau justru merosot tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya infrastruktur, terciptanya pasar, tidak adanya pergerakan produk barang dan jasa, serta rendahnya kapasitas orang.

Maka penurunan angka kemiskianan tersebut hanya persoalan fluktuasi angka, bukan fluktuasi perdagangan perkembangan produk barang dan jasa atau karena faktor bencana yang merusak seluruh jaringan.

“Sehingga tetap harus dilakukan road map, agar semua memiliki skala prioritas penganggaran dengan item yang konkrit berupa penganggaran pada sektor – sektor produktif berkelanjutan,” katanya.

Diperoleh data, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo memang menurun tajam selama sepuluh tahun terakhir. Yakni mencapai 7,68 persen.

Meski demikian  angka kemiskinan di Kulon Progo masih yang tertinggi di DIY.

BACA JUGA  Pengin Durian ? Buruan Sambangi Bazar Durian di Kantor DKPP Kabupaten Purworejo, Sampai Sabtu (29/1/2024) Lho !

Berdasarkan hasil survei BPS terdapat 70.735 jiwa penduduk Kulon Progo yang dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan patokan kemiskinan di Kulon Progo berpendapatan di bawah Rp416.870,00 per kapita per bulan.

Priyo Santoso menegaskan, untuk menekan angka kemiskinan tidak membutuhkan narasi manis atau program seolah-olah berbasis penguatan warga miksin.

Tetapi dibutuhkan langkah konkrit dan strategis. Salah satunya keberanian penyusunan anggaran yang fokus bukan model pemarataan.

“Sudah harus dihentikan model penyusunan anggaran model pemerataan, percaya saja, tidak mampu membuatan lompatan. Apalagi menekan kemiskinan,” tegasnya kepada media.

Sementara itu Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti beberapa waktu lalu mengatakan upaya menurunkan angka kemiskinan masih harus terus dilakukan dan ditingkatkan melalui berbagai program pemberdayaan.

“Kami menyiapkan banyak program-program untuk itu, mulai dari pemberdayaan hingga bantuan sosial,” kata Made.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *