Kulon Progo, Bogowonto News – Menjelang Pilkada Kabupaten Kulon Progo 2024, isu masih tingginya angka kemiskinan di wilayah ini kembali mencuat.
Karena meski telah lima kalidigelar Pilkada, dan sudah tiga kali ganti bupati tidak ada yang berhasil mendobrak status Kabupaten Kulon Progi sebagai wilayah termiskin di DIY.
“Dari pilkada ke pilkada ternyata tidak memberi efek lompatan yang signifikan terhadap problem tingginya angka kemiskinan. Pilkada Kulon Progo 2024 mestinya jadi awal gerakan merobek kantong kemiskinan di wilayah ini,” ujar Heri Susanto, Eksekutif Ecodef Kulon Progo, di Wates, Selasa ( 6/3/2024).
Menyitir data BPS, Heri Sutanto mengatakan, kalau toh ada penurunan, sepuluh tahun terkahir hanya turun 7,68 persen atau 0,77 persen per tahun.
Maka Bupati Kulon Progo 2024 mendatang mestinya sosok pemilik gagasan yang levelnya di atas rata-rata dan tentu wajib pekerja keras, karena wilayah ini membutuhkan lompatan jitu terkait tingginya angka kemiskinan.
“Setidaknya harus memiliki gagasan nyata. Bukan sekedar narasi apalagi hanya sekedar judul besar saja,” lanjutnya kepada pers.
Ia menunjukkan, data survei BPS sampai Maret 2023 lalu, sedikitnya 70.735 jiwa warga Kabupaten Kulon Progo, berada pada kategori miskin atau sebesar 15,64 persen dari total penduduk Kabupaten Kulon Progo.
Memang terjadi penurunan. Tetapi hanya menurun 0,75 persen dibanding tahun 2022 lalu. Karena jumlah warga miskin di Kabupaten Kulon Progo tahun 2022 mencapai 73.210 jiwa atau sebesar 16,39 persen.
Ia memaparkan, selama 10 tahun terakhir penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sebesar 7,68 persen.
“Turun 7,68 itu selama 10 tahun, artinya hanya menurun rata-rata 0,75 – 0,77 persen setiap tahunnya, selama kurun sepuluh tahun terakhir,” tambahnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyebut sebanyak 2.475 warga keluar dari garis kemiskinan di wilayah ini.
“Meski demikian jumlah warga miskin Kulon Progo tetap paling tinggi di DIY,”ujarnya.
Maka ke depan wilayah ini butuh lompatan, agar segera keluar dari ceruk kemiskinan yang demikian dalam.
Heri Sutanto mengatakan, mementumnya melalui Pilkada 2024, mendatang. Artinya, Pilkada 2024 bukan sekedar ajang mencari sosok bupati atau wakil bupati yang dekat dengan rakyat.
Tetapi wajib, memiliki ide gagasan besar untuk melakukan lompatan signifikan dari kondisi Kabupaten Kulon Progo yang kini miskin menjadi kabupaten berkecukupan.
“Kalau untuk mencapai jenjang kabupaten kaya mungkin masih jauh, butuh beberapa kali pilkada dan beberapa sosok bupati yang pejuang benar,”katanya.
Tetapi cita-cita besar masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk keluar dari kondisi miskin itu harus dimulai, digalang dan diperjuangkan sejak Pilkada 2024 mendatang.
“Pondasi dasarnya harus ditancapkan pada Pilkada 2024 mendatang, pilkada berikutnya tentu harus lebih gigih memperjuangkan cita-cita bersama itu,”pungkasnya.
