Kulon Progo, Bogowonto News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, dinilai tidak pernah memiliki keberanian untuk memfokuskan anggaran ke sektor prioritas yang berdampak pada peningkatan perekonomian.
Akibatnya, pembangunan dan penganggaran yang selama ini dilakukan tidak memberi dampak signifikan terhadap geliat perekonimian dan tidak membuat lompatan bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.
“Dari tahun ke tahun, terus saja seperti ini. Tidak ada lompatan. Hanya menggunakan kerangka pemerataan, bukan program prioritas. Ini penyebab utamanya,” ujar ,” ujar Priyo Santoso, Anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo, kepada pers Sabtu (2/3/2024).
Ia mengatakan, ke depan tidak boleh terus – terusan begini. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo harus mencerminkan semangat untuk melompat.
“Harus mencerminkan semangat membangun fondasi produktif berkelanjutan, berkemajuan, dan mengakhiri model penyusunan anggaran copy paste. Sekedar menggugurkan wajib saja. Agar ada lompatan, harus dirombak dari model pemerataan ala kadarnya ke konsepsi prioritas,” katanya.
Priyo Santoso mengatakan, kosepsi pemerataan (cooy paste) itu sudah kuno, dan dipastikan tidak memberi daya dorong perubahan apapun kecuali mengugurkan kewajiban saja.
“ Kalau konsepnya terus begini, sulit untuk menekan angka kemiskinan. Sementara angka kemiskinan kita ini masih sangat tinggi, 16 – 17 persen. Lihat, semua wilayah belum memiliki icon atau model untuk menggenjot perekonomian ” paparnya lebih lanjut.
“Apa model begini akan terus dilanjutkan ? Kalau cara berfikirnya masih sekedar yang penting gugur wajibnya, bekerja sepanjang zaman nggak ada rubahnya, sampai pensiun tidak ada amalnya juga. Muspro, sia-sia,” selorohnya.
Maka, harus ada keberanian untuk fokus pada pembangunan yang mendukung munculnya icon-icon produktif berkelanjutan disetiap wilayah dan secara terukur akan berdampak pada dinamisasi perekonomian wilayah, atau sektoral.
“Kita sadar, memang ada faktor kemampuan keuangan yang lemah. Tetapi mestinya dari keterbatasan keuangan itu harus muncul ide lebih cerdas dan kreatif. Apa gunanya ada badan perencana, ada tim asistensi, ada staf ahli, ada kajian di setiap kelembagaan,“ lanjutnya.
Sehingga mesti ada keberanian untuk memfokuskan anggaran ke konsepsi pembangunan prioritas. Yakni pembangunan yang mempunyai dampak perekonomian langsung.
Jangan melanggengkan pembangunan berbasis pemerataan karena konsepsi itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak menunjukkan adanya lompatan atau setidaknya membawa perubahan bagi masyarakat.
“Maka mulai tahun 2025 kami mendorong harus ada keberanian untuk menggangkat program prioritas daerah yang berkelanjutan sehingga benar-benar menumbuhkan geliat perekonomian, memberi efek maju pada mentalitas masyarakat, dan membuka cakrawala baru yang lebih dinamis.,” paparnya.
Dengan begitu maka akan ada penuntasan pembangunan, bukan pengalokasian anggaran muspro, bahkan hilang tak berbekas setiap tahunnya. Karena setiap mata anggaran tidak memiliki visi produktif berkelanjutan.
“Ada tiga isu prioritas pembangunan yang harus konsisten di laksanakan berkelanjutan tiap tahunan. Syukur lima tahun ke depan menjadi prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pertama pembanguna perkonomian Kota Wates dengan penataan akses jalan tol, pembangunan pusat perdagangan, pendidikan, olah raga, sehingga Kota Wates bisa berkembang lebih pesat.
“Tidak seperti sekarang ini. Kota Wates justru makin buram, kumuh, konsepnya tidak jelas. Ibukota Kabupaten kok kumuh,” katanya.
Kedua kebijakan prioritas pembangunan kawasan menoreh dan ketiga pengembangan perekonomjan kawasan selatan selatan.
Ketiga seluruh mata anggaran diprioritaskan pada dukungan anggaran peningkatan pembangunan yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Kosepsi penganggaran ini sekaligus menjadi bahan pemikiran bagi Bupati Kulon Progo yang akan dipilih pada bulan Novemvber 2024 mendatang.
“Sehingga Bupati Kulon Progo yang baru nanti. Kedepannya Bupati Kulon Progo mesti mampu membentuk tim khusus percepatan pembangunan dengan meningkatkan komunikasi dan memiliki akses ke pemerintah pusat untuk dukungan anggaran dan kebijakan sehingga akan semakin banyak program pembangunan berkelanjutan di bumi binanggun Kulon Progo,” tuturnya.
